Koalisi Penyelamatan Sumberdaya Alam dan Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Tengah yang terdiri Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, LBH Palangka Raya, Save Our Borneo, WALHI Kalteng dan Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI) mengadakan workshop advokasi lingkungan di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan merumuskan strategi penyelamatan ruang hidup masyarakat dari ancaman deforestasi dan konflik agraria.
Langkah ini diambil menyusul krisis lingkungan yang kian masif di Bumi Tambun Bungai. Data WALHI Kalteng mencatat 73 persen dari total 15,3 juta hektar luas wilayah provinsi ini telah terbebani izin industri ekstraktif. Sektor perkebunan sawit, pertambangan, dan kehutanan menjadi pemicu utama menyusutnya hutan tropis.
Dampak eksploitasi tersebut memicu 348 kasus konflik agraria sepanjang tahun 2022 akibat tumpang tindih kepemilikan lahan. Masyarakat adat dan petani kecil kerap menjadi korban penguasaan lahan oleh korporasi besar. Kondisi ini memperparah kemiskinan dan merusak tatanan sosial ekonomi warga lokal.
Melalui workshop ini, para peserta yang terdiri dari anggota koalisi dilatih menyusun proposal program pendampingan yang efektif. Materi pelatihan meliputi analisis kebutuhan kampanye, penyusunan anggaran, hingga teknik presentasi program.
Sebagai output utama, workshop selama tiga hari ini ditargetkan menghasilkan draf proposal koalisi yang solid. Dokumen tersebut nantinya menjadi panduan bersama dalam menggalang gerakan advokasi dan kolaborasi penyelamatan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah.
