Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI) menyelenggarakan pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) secara partisipatif di Hotel Fiz, Kota Palangkaraya, pada 25-27 September 2023. Pelatihan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Kelompok Wanita Tani (KWT), serta perwakilan masyarakat dari Desa Pilang dan Desa Simpur ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur desa dalam menciptakan kebijakan yang inklusif melalui pendekatan Gender, Disability and Social Inclusion (GEDSI).
Para peserta dibekali keterampilan teknis untuk menyusun regulasi desa yang memihak pada kelompok perempuan, disabilitas, dan kaum marjinal. Program Manager YBBI, Sevana Dewi, menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan sangat penting untuk menciptakan desa yang inklusif.
“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa serta masyarakat dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, serta berbagi pengalaman tentang mekanisme dan teknis penyusunan peraturan desa melalui pendekatan GEDSI,” ujar Sevana dalam sambutannya.
Direktur YBBI, Afandy, menambahkan bahwa pemahaman tentang inklusi sangat penting bagi pengambil kebijakan di tingkat desa. Hal ini diperlukan agar proses pembangunan berjalan adil dan merata. Afandy berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa serta memahami hal-hal strategis yang harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
Fokus utama kegiatan ini menyasar pada penguatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidpan. Perempuan yang sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran domestik dan publik menjadi subjek penting dalam kehidupan masyarakat. Pelatihan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan diri, mengelola organisasi dan membangun kepercayaan diri agar mampu tampil secara aktif dalam ruang publik di desa.
Pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta kesadaran mereka dalam menjalankan organisasi dan advokasi berbasis GEDSI.
Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, di mana peserta melakukan praktik langsung menyusun rancangan Perdes. Selain itu peserta diajak untuk aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman. Dengan metode ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi hal yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan desa.
Di akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu menyusun rancangan Perdes yang inklusif dan partisipatif, mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa, meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam proses pengambilan keputusan di desa, dan mengelola organisasi desa dengan perspektif GEDSI.
Sebelum menutup pelatihan, Afandymengatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga berharap bahwa pelatihan semacam ini dapat terus dilakukan untuk memberdayakan lebih banyak masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Melalui pelatihan ini, diharapkan Desa Pilang dan Desa Simpur dapat menjadi contoh dalam penerapan kebijakan inklusif secara efektif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong terciptanya desa yang adil dan sejahtera.
