Koalisi yang terdiri dari PROGRESS Palangka Raya, Walhi Kalimantan Tengah, Yayasan Betang Borneo Indonesia, WWF Kalteng, JPIC Kalimantan, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, AMAN Kalimantan Tengah, LBH Palangka Raya, Mapala Comodo FEB UPR, Himpunan Mahasiswa Sosiologi FISIP UPR dan sustainHER mengadakan diskusi publik dan panggung budaya bertema “Percepat Aksi: Wujudkan Kedaulatan Perempuan” pada 7-8 Maret 2025 di Tugu Soekarno, Kota Palangka Raya untuk memperingati Hari Perempuan Internasional.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengampanyekan kesetaraan gender serta menuntut perlindungan nyata bagi perempuan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Langkah ini hadir sebagai respons atas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023, tercatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan terjadi di tanah air. Bentuk kekerasan yang dialami merupakan Kekerasan Psikis (37%) diikuti Kekerasan Seksual (28%), Kekerasan Fisik (26%), dan Kekerasan Ekonomi (9%).
Data kekerasan yang terlaporkan menurun karena perubahan pola pendokumentasian di sejumlah lembaga negara, tidak meratanya akses layanan di sejumlah daerah dan keengganan korban melaporkan karena masih rumitnya akses keadilan.
Di Kalimantan Tengah, persoalan yang dihadapi perempuan dinilai sangat kompleks. Mulai dari tingginya angka kemiskinan perempuan, minimnya keberpihakan kebijakan publik terhadap kepentingan perempuan, terbatasnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini meyebabkan perempuan berada dalam ketidakadilan sosial dan gender.
Untuk keluar dari persoalan perempuan yang kompleks ini berbagai upaya yang dilakukan aktivis guna mendorong terciptanya kebijakan yang lebih sensitif gender dan inklusif menjadi penting sebagai gerakan sosial menuju perubahan secara komprehensif. Gerakan moral dan konsolidasi sosial perlu diorganisasikan secara efektif melalui aksi-aksi bersama untuk menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran kritis para stakeholder.
