Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Pulau Barasak Desa Pilang melakukan audiensi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas alokasi anggaran pembangunan sektor pariwisata yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat adat terlibat aktif dalam program pembangunan daerah.
Audiensi ini diinisiasi setelah Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI), selaku mitra program ESTUNGKARA-INKLUSI melalui KEMITRAAN, menemukan adanya alokasi anggaran untuk wisata budaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Temuan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan pengurus LPHA Pulau Barasak untuk disinergikan dengan rencana pengelolaan hutan adat mereka.
Ketua LPHA Pulau Barasak, Ardianto meminta YBBI untuk memfasilitasi audiensi dengan pemerintah kabupaten untuk menelusuri program tersebut.
LPHA Pulau Barasak bersama perwakilan perempuan, memaparkan sejarah serta rencana strategis pengelolaan Hutan Adat Pulau Barasak. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan prioritas kepada lembaga lokal dalam pelaksanaan program pariwisata budaya tersebut. Keterlibatan masyarakat adat dinilai krusial karena mereka merupakan pihak yang paling terdampak langsung oleh perubahan kondisi alam dan lingkungan.
