Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI) mengadakan Diskusi Kampung di Desa Simpur, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau bersama dengan Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Desa. Kegiatan ini bertujuan membahas tindak lanjut pendataan akses layanan dasar bagi masyarakat adat, perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. Melalui diskusi tersebut, YBBI berupaya menghimpun masukan terkait berbagai kendala yang dihadapi warga dalam mengurus dokumen administratif maupun jaminan sosial.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program ESTUNGKARA yang fokus pada perwujudan pemerintahan inklusif di Indonesia. Program ini juga mendorong kesetaraan gender dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.
Program Officer YBBI, Sevana Dewi, menjelaskan bahwa YBBI mengadakan Diskusi Kampung untuk menghimpun masyarakat adat Desa Simpur agar mereka bisa memperoleh layanan dasar demi terpenuhinya hak-hak mereka.
“Akses layanan dasar merupakan hak yang harus terpenuhi oleh masyarakat desa seperti KK, KTP, BPJS dan lainnya, dimana Pemerintah harus menjamin ketersediaan pelayanan publik yang baik. Melalui diskusi kampung, kami mencoba menghimpun masukan-masukan terkait terkendala dalam pengurusan layanan dasar,” jelasnya.
Fasilitator Desa Simpur, Andri Mulyanto, mengungkapkan bahwa saat ini sedang melakukan pengambilan data lapangan. Pendataan difokuskan pada warga yang kesulitan mengurus KTP, BPJS/KIS, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pelajar SD.
“Prosesnya memang cukup panjang, saat ini sedang dalam tahap pendataan dan akan kami sinkronkan dengan data Baseline. Kami juga akan tetap berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa terkait data yang kami himpun. Kemudian akan kami koordinasikan dengan pemerintah Kecamatan. Sehingga masyarakat yang belum mendapatkan layanan dasar dapat terfasilitasi,” ujarnya.
Pemenuhan akses layanan dasar menjadi hal krusial yang sudah semestinya masyarakat dapatkan. Dengan tersedianya akses layanan dasar yang memadai, diharapkan Desa Simpur dapat bertransformasi menjadi desa inklusi yang mandiri secara ekonomi dan administratif.
